SEJARAH SINGKAT GERAKAN PRAMUKA
“DARI GERAKAN KEPANDUAN KE GERAKAN PRAMUKA”
I.
PENDAHULUAN
Sejarah merupakan cermin bagi keadaan sekarang.
Sejarah merupakan sumber pemikiran dan pembelajaran dalam mengembangkan
tujuan-tujuan yang akan datang.
II.
MATERI POKOK
1.
Masa Hindia Belanda
a. Tahun 1908, Mayor Jenderal Robert
Baden Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk kanak-anak Inggris, dengan tujuan agar
menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota masyarakat Inggris yang baik
sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaaan Inggris Raya ketika itu.
b. Untuk itu beliau mengarang sebuah
buku yang terkenal yaitu “Scouting for
Boys”. Buku ini berisi pengalaman beliau dan latihan apa yang diperlukan
yang diperlukan para Pramuka.
c. Gagasan Boden Powell dinilai
cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak diikuti dan didirikan kepanduan di
negara-negara lain. Diantaranya di negeri Belanda dengan nama Padvinder atau Padvinderij.
d. Oleh orang Belanda, gagasan kepanduan di bawa dan dilaksanakan di sini (Nederlands OOst Indie), dengan mendirikan Nederland Indischie Padvinders
Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-pandu Hindia-Belanda.
e. Oleh pemimpin-pemimpin di dalam
pergerakan nasional, gagasan Baden Powell dimabil alih dengan membentuk
organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang
baik yaitu sebagai kader Pergerakan Nasional. Pada saat itu mulailah
bermunculan organisasi-organisasi kepanduan diantaranya Javanse Padvinders Organizatie
(JPO), Jong Java Padvinderij (JJP), National Islamitje Padvinderij (NATIPIJ),
Sarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP),
Hizbul Wathan (HW) dan lain sebagainya.
f. Sumpah Pemuda yang dicetuskan
pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, benar-benar telah menjiwai
gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk lebih bergerak maju. Pemerintah
Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Padvinder dan Padvinderij untuk
organjisasi kepanduan di luar NIPV.
g. Dengan meningkatkan kesadaran
nasional Indonesia, maka timbullah niat untuk persatuan antara organisasi-organisasi
kepanduan. Pada tahun 1930 muncullah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang
merupakan gabungan dari organisasi kepanduan
Indonesische Padvinders
Organizatie (INPO), Pandu Kesultanan (PK) dan Pandu Pemuda Sumatera (PPS).
Pada tahun 1931 terbentuk federasi
kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI), yang
kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI)
pada tahun 1938.
2.
Masa Pendudukan Jepang
Pada masa
pendudukan Jepang (PD II), penguasa Jepang di Indonesia melarang keberadaan
organisasi kepanduan di Indonesia di larang adanya. Tokoh-tokoh kepanduan
banyak yang masuk dalam organisasi Seinendan, Keibodan dan Pembela Tanah Air
(PETA).
3.
Masa Perang Kemerdekaan
Dengan
diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia bahu membahu
mempertahankan kemerdekaan. Seiring
dengan itu, pada tanggal 28 Desember 1945 di Surakarta berdiri Pandu Rakyat
Indonesia (PARI) sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia.
4.
Masa Pasca Perang Kemerdekaan hingga 1961
a. Setelah pengakuan kedaulatan
NKRI, maka mulailah Indonesia memasuki masa pemerintahan yang liberal. Sesuai
dengan situasi pemerintahan tersebut maka bermunculan organisasi kepanduan
seperti HW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katholik,
Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan lain-lain.
b. Menjelang tahun 1961, kepanduan
Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan,
suatu keadaan yang terasa lemah meski tebagi ke dalam 3 federasi organisasi
kepanduan; satu federasi kepanduan putra dan dua federasi kepanduan putri:
·
Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO),
13 September 1951.
·
Persatuan Organisasi Pandu Putri
Indonesia (POPPINDO), 1954.
·
Perserikatan Kepanduan Putri
Indonesia.
Keadaan ini membuat lemah organisasi
kepanduan, ketiga federasi tersebut melebur menjadi satu federasi: Persatuan
Kepanduan Indonesia (PERKINDO). Namun yang masuk dalam federasi ini hanya
berkisar 60 buah dari 100 buah organisasi kepanduan, dan hanya berjumlah 500.000
anggota.
Disamping itu, sebagian dari 60
organisasi kepanduan anggota PERKINDO tersebut berada dibawah organisasi
politik atau organisasi massa tetap saling berhadap-hadapan berlawanan satu
sama lain, sehingga tetap melemahkan gerakan kepanduan Indonesia.
c. Melihat keadaan tersebut,
PERKINDO membentuk panitia untuk memikirkan jalan keluarnya. Panitia
menyimpulkan bahwa kepanduan lemah dan
terpecah-pecah, terpaku dalam cengkeraman gaya lama yang tradisional daripada
kepanduan Inggris, pembawaan dari luar negeri. Hal ini berakibat bahwa
pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan Indonesia belum
disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia, maka
ketika itu gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari bangsa dan masyarakat
Indonesia. Kepanduan hanya berjalan di kota-kota besar dan di situpun hanya
terdapat pada lingkungan orang-orang yang sedikit banyak sudah berpendidikan
barat.
d. Kondisi lemah gerakan kepanduan
Indonesia dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan
kepanduan Indonesia menjadi Gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di
negara-negara komunis.
e. Kekuatan Pancasila di dalam
PERKINDO berusaha menentangnya, dengan bantuan Perdana Menteri Djuanda maka
tercapailah perjuangan dengan menghasilkan Keputusan Presiden RI No. 238 Tahun
1961 tentang Gerakan Pramuka, pada tanggal 20 Mei 1961 yang ditandatangani oleh
Ir. Djuanda selaku Pejabat Presiden RI,
karena Presiden Sukarno sedang berkunjung ke negeri Jepang.
5.
Masa 1961-1999
Dengan Keppres
No. 238 Tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia mulai dengan keadaan baru
dengan nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka.
a. Semua organisasi kepanduan
melebur ke dalam Gerakan Pramuka, menetapkan
Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka.
b. Gerakan Pramuka adalah suatu
perkumpulan yang berstatus non-governmental (bukan badan pemerintah) yang
berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan
demokrasi, dengan pengurus (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan
Kwartir Ranting) yang dipilih dalam musyawarah.
c. Gerakan Pramuka sebagai
satu-satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan
kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia; organisasi lain yang menyerupai,
yang sama dan sama sifatnya dengan
Gerakan Pramuka dilarang adanya.
d. Gerakan Pramuka bertujuan
mendidik anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metodik pendidikan
kepramukaan yang pelaksanaanya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan
perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia
agar menjadi manusia Indonesia yang baik dan anggota masyarakat yang berguna
bagi pembangunan bangsa dan negara.
e. Prinsip-prinsip Dasar Metodik
Pendidikan Kepramukaan sebagaimana
dirumuskan oleh Baden Powell tetap dipegang, akan tetapi pelaksanaanya
diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia; dengan
menyesuaikan dan diserasikan dengan keadaan dan kebutuhan regional ataupun
lokal di masing-masing wilayah di Indonesia ternyata mampu membawa banyak
perubahan yang mampu membawa Gerakan Pramuka mengembangkan kegiatannya secara
meluas.
f. Gerakan Pramuka ternyata lebih
kuat organisasinya dan memperoleh tanggapan luas dari masyarakat, sehingga
dalam waktu singkat organisasinya telah berkembang dari kota-kota hingga ke kampong
dan desa-desa, jumlah anggotanya meningkat dengan pesat.
g. Kemajuan pesat tersebut tak lepas
dari system Majelis Pembimbing (Mabi) yang dijalankan oleh Gerakan Pramuka di
setiap tingkat, baik dari tingkat nasional hingga ke tingkat gugusdepan
(Gudep).
h. Mengingat bahwa 80% penduduk
Indonesia tinggal di desa dan 75% adalah keluarga petani, maka pada tahun 1961
Kwartir Nasional menganjurkan supaya para Pramuka menyelenggarakan kegiatan di
bidang pembangunan masyarakat desa.
i. Anjuran tersebut dilaksanakan
terutama di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mampu
menarik perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia. Pada tahun 1966,
Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama
tentang pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Tarunabumi. Saka Tarunabumi
dibentuk dan diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan Pramuka
di bidang pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat
desa secara lebih nyata dan intensif.
Kegiatan Saka Tarunabumi ternyata telah
membawa pembaharuan, bahkan membawa semangat untuk mengusahakan
penemuan-penemuan baru (inovasi) pada pemuda desa yang selanjutnya mampu
mepengaruhi seluruh masyarakat desa.
j. Model pembentukan Saka Tarunabumi
kemudian berkembang menjadi pembentukan Saka lainnya seperti Saka Dirgantara,
Saka Bahari dan Saka Bhayangkara.
Anggota Saka-saka tersebut terdiri dari
para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang memiliki minat di bidangnya.
Pramuka Siaga dan Penggalang tidak ikut dalam Saka tersebut. Para Pramuka
Penegak dan Pandega yang tergabung dalam Saka menjadi instruktur di biangnya
bagi adik-adik dan rekan-rekannya di gudep.
k. Perluasan kegiatan Gerakan
Pramuka yang berkembang pesat hingga ke desa-desa, terutama kegiatan di bidang
pembangunan pertanian dan masyarakat desa, dan pembentukan Saka Tarunabumi
menarik perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO dan Boys Scout World Bureau.
6.
Masa 1999 – sekarang
a. Perkembangan politik negara dan
pemerintahan mengalami perubahan dengan adanya Reformasi, turut mempengaruhi
perkembangan masyarakat secara menyeluruh.
b. Untuk pertamakalinya pemilihan
KaKwarnas dengan Pemilihan Langsung oleh Kwartir Daerah pada Munas 2003 di
Jakarta.
c. Pencanangan Revitaliasi Gerakan
Pramuka oleh Presiden RI selaku Ka Mabinas
d. Pembentukan Saka Wirakartika
e. RUU Kepramukaan
III.
PENUTUP
Sejarah Gerakan Pramuka merupakan sumber pemikiran dan
pembelajaran pengembangan organisasi, agar terus digali untuk memberikan
sumbangsih kepada bangsa dan negara.
